KAJIAN HUKUM ATAS PENJUALAN BBM MELALUI PERTAMINI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Abstract

Kegiatan usaha hilir pada sektor minyak dan gas bumi secara hukum hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi dari Menteri. Namun, keterbatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya di wilayah pedesaan dan pelosok, mendorong munculnya praktik penjualan BBM eceran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fenomena ini kemudian berkembang hingga kawasan perkotaan karena tingginya permintaan dan peluang keuntungan yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum penjualan BBM eceran, termasuk praktik Pertamini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas penjualan BBM eceran dilakukan tanpa izin resmi dan berpotensi melanggar ketentuan hukum, terlebih apabila melibatkan distribusi BBM bersubsidi. Praktik ini juga berpotensi merugikan negara dan menimbulkan ketidaktepatan sasaran subsidi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan pemerintah yang lebih ketat serta kebijakan distribusi energi yang merata, legal, dan berkelanjutan.