SAME-SEX MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONAL RIGHTS AS EXAMINED IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION
Keywords:
Same-Sex Marriage, Constitutional Court, Constitutional RightsAbstract
Perkawinan sesama jenis dalam perspektif hak konstitusional warga negara menjadi isu yang menimbulkan perdebatan di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya ketegangan antara tuntutan hak asasi manusia dengan nilai agama, moral, dan norma hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya sah antara pria dan wanita, sehingga tidak mengakui perkawinan sesama jenis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan sesama jenis dalam perspektif hak konstitusional warga negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi serta perbandingannya dengan negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak melegalkan perkawinan sesama jenis, melainkan menegaskan bahwa pembentukan norma hukum merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, pengaturan hukum di Indonesia tetap berlandaskan pada nilai agama, moral, serta ketertiban umum dalam masyarakat.
Downloads
References
Amini, Y., Fakultas Hukum, & Universitas Pasundan. (2024). PENGATURAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN NEGARA JERMAN. 1–19. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx
Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2021). PERDEBATAN DAN FENOMENA GLOBAL LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS: STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT, SINGAPURA, DAN INDONESIA. 18.
Rahmawati, D., & Adiyanto, W. (2023). KOMPARASI BINGKAI BERITA TERKAIT LGBTQ DI PODCAST CLOSE THE DOOR PADA MEDIA DETIK.COM DAN VICE.COM. 6(1), 1–16.
Hidayat, M. F. (2020). ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PUU-XIV/2016 DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM. 3(2), 1–14.
Ansek, J. P., Ngarbingan, F. M., & Alputila, M. J. (n.d.). JURNAL HUKUM CASSOWARY. 33–42.
Kdpa, D., Salsabilla, S., Ayu, G., Puteri, M., & Andika, M. P. (2023). TINJAUAN TERHADAP FENOMENA LGBT DIKAITKAN DENGAN TEORI DEONTOLOGI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. 1–14. https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx
Long, A., Wicaksana, A. A., Astutik, S., & Prawesthi, W. (2024). LEGAL PROTECTION OF CUSTODY OF DUAL CITIZENSHIP. 6(2), 411–416.
Mahendra, M. R., Prawesthi, W., & Handayati, N. (2026). TINJAUAN PERKAWINAN SESAMA JENIS WNI YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA. 6819–6827.
Marzuki, I., & Wardhana, R. W. (n.d.). KEABSAHAN PERKAWINAN SESAMA JENIS SEBAGAI GEJALA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ALAM. 299–309.
Megah, A., & Karlinah, S. (2018). WACANA PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI TV ONE. 1, 214–234.
Muksalmina. (2020). PERNIKAHAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. 1(2).
Sihombing, E. N. (2019). INDONESIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. 5(1), 13–20.
Priscyllia, F. (2022). PERKAWINAN SEJENIS DALAM HUKUM KODRAT DI INDONESIA. 37(2), 152–162.
Putra, A. D., & Murry, D. (2023). KETENTUAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DAN BELANDA. 12.
Rahma, F., Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. (2025). IMPLIKASI PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN SEJENIS DI MEDIA SOSIAL. 6, 71–83.
Nuraeni, R., Tampubolon, M. T., Atmoro, H., & Handono, T. (2024). PERNIKAHAN SESAMA JENIS: TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN. 5(10), 4207–4218.
Said, T. N., & Orde Baru. (2013). HETERONORMATIVITAS DI INDONESIA DAN POLITIK RASISME DI BELANDA DAN BELGIA: SEBUAH STUDI TERHADAP PARA GAY DAN TRANSGENDER MIGRAN. 1–14.
Sirait, T. M. (2017). MENILIK AKSEPTABILITAS PERKAWINAN SESAMA JENIS DI DALAM KONSTITUSI INDONESIA.
Syuhada, D. F. A., & Teguh, M. (2023). PERKAWINAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM THAILAND. 4(6), 1–16.
Ulum, M. M. (2016). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU/XIV/2016 TENTANG LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER.
Wahab, D. A. N., & Abdul. (2019). PERAN MAJELIS AGAMA ISLAM NAKHON SI THAMMARAT THAILAND DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA THAILAND. 8(1), 2615–2622.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Shakilla Nadya, Dedi Mulyadi, Agisni Revana, Mita Aulia, Shifa Salsabilla, Zulfiqar Nugraha (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
